Beranda > perekonomian indonesi > Lingk hidup

Lingk hidup

BAB I
PENDAHULUAN

Kabupaten Sidoarjo, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Sidoarjo dikenal sebagai penyangga utama Kota Surabaya. Perikanan, industri dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Selat Madura di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, diantaranya ikan, udang, dan kepiting. Logo Kabupaten menunjukkan bahwa Udang dan Bandeng merupakan komoditi perikanan yang utama kota ini. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan “Kota Petis”.
Oleh-oleh makanan khas Sidoarjo adalah Bandeng Asap dan Kerupuk Udang. Sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis kawasan Indonesia Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Laut Tanjung Perak maupun Bandar Udara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Sektor industri kecil juga berkembang cukup baik, diantaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro – Waru dan Tebel – Gedangan, sentra industri kerupuk di Telasih – Tulangan.
Namun semenjak tanggal 29 Mei 2006, bencana melanda Sidoarjo. Semburan lumpur menyembur dari lubang pengeboran milik PT Lapindo Brantas dan terus membanjiri rumah warga di sekitarnya menyebabkan aktivitas ekonomi warga terhenti dan menyebabkan kerugian triliunan rupiah.
Makalah ini akan membahas dampak kelalaian yang ditimbulkan oleh PT Lapindo Brantas dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kelalaian PT Lapindo Brantas sehingga kelalaian semacam ini tidak terulang lagi di masa depan.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 PROFIL KABUPATEN / KOTA SIDOARJO JAWA TIMUR
Kota Sidoarjo merupakan Ibukota Kecamatan Sidoarjo yang terletak di tepi Selat Madura dan termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur
Batas-batas administrasi dari kota Sidoarjo ini adalah:
Sebelah utara : Kecamatan Waru
Sebelah selatan : Kecamatan Porong
Sebelah Timur : Selat Madura
Sebelah Barat : Kecamatan Krian
Secara geografis wilayah Kota Sidoarjo memiliki luas wilayah 6.256 Ha. Ditinjau dari Topografi keadaan medan Kota Sidoarjo berada pada ketinggian antara 23 – 32 diatas permukaan laut. Penduduk merupakan aset daerah, karena merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Oleh karenanya faktor penduduk berkompetensi untuk ditinjau sehubungan dengan pembangunan suatu daerah, demi terwujudnya pembangunannya.

PENDUDUK
Penduduk Kota Sidoarjo tahun 2003 berjumlah 130.389 jiwa. Perbandingan jumlah
penduduk menurut jenis kelamin hampir berimbang yaitu 63.966 jiwa (49,06%) lakilaki dan 66.423 jiwa (50,94%) perempuan.
Dari data kependudukan di atas maka Kota Sidoarjo dapat digolongkan kepada kelas kota sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk di tiap desa/kelurahan menurut jenis kelamin pada tahun 2003 di kota Sidorjo.

SOSIAL
Kualitas sumberdaya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan. Efektifitas, efisiensi dan produktifitas kinerja pembangunan diharapkan menjadi optimal jika dilaksanakan oleh kumpulan SDM berkualitas. Indikator kualitas SDM yang paling umum digunakan karena lebih mudah untuk mendapatkan informasi atau datanya adalah pendidikan formal. Prosentase penduduk yang berpendidikan adalah 40.854 siswa (31 % dari jumlah penduduk). Rendahnya jumlah penduduk yang berpendidikan ini dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, misalnya gedung sekolah dan kurang meratanya penyebaran tenaga pengajar. Disisi lain masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan adalah barang mewah yang susah dibeli padahal wajib dimiliki, karena pendapatan per kapita yang masih rendah, yaitu 817 Dollar AS/tahun.

2.2 PROFIL PT. LAPINDO BRANTAS
Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Lapindo Brantas, Inc. dibentuk pada tahun 1996 dengan membeli saham milik HUFFCO dan menjadi operator kontrak bagi hasil Blok Brantas, Jawa Timur. Pada tahun 2004, Novus menjual kepemilikannya di Lapindo. Penjualan saham tersebut mengubah komposisi kepemilikan Lapindo menjadi PT Medco E&P Brantas (32%), dan Santos (Brantas) Pty, Ltd (18%). Sisanya, dikuasai PT Energi Mega Persada.
Sekarang ini saham Lapindo Brantas dimiliki 100% oleh PT. Energi Mega Persada melalui anak perusahaannya yaitu PT Kalila Energy Ltd (84,24 persen) dan Pan Asia Enterprise (15,76 persen). Saat ini Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur, Indonesia. Selain Lapindo, participating interest Blok Brantas juga dimiliki oleh PT Medco E&P Brantas (anak perusahaan dari MedcoEnergi) sebesar 32 persen dan Santos sebesar 18 persen. Dikarenakan memiliki nilai saham terbesar, maka Lapindo Brantas bertindak sebagai operator. PT. Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Grup Bakrie memiliki 63,53% saham, sisanya dimiliki komisaris EMP, Rennier A.R. Latief, dengan 3,11%, Julianto Benhayudi 2,18%, dan publik 31,18% [1]. Chief Executive Officer (CEO) Lapindo Brantas Inc. adalah Nirwan Bakrie yang merupakan adik kandung dari pengusaha dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu, Aburizal Bakrie.

2.3 KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. LAPINDO BRANTAS
Akibat kelalaian Lapindo, pada 29 Mei 2006, lumpur panas menyembur dari sumur Banjar Panji-1 di desa Renokenongo, kecamatan Porong, Sidoarjo – Jawa Timur. Semburan Lumpur mencapai 150.000 m3 setiap harinya. Hingga bulan Mei 2007, semburan lumpur belum berhasil dihentikan. Banjir Lumpur Panas Lapindo telah menimbulkan korban setidaknya 21 ribu jiwa lebih atau lebih dari 3.500 KK mengungsi, 11 desa dan + 350 ha lahan pertanian terendam lumpur, serta 23 bangunan sekolah dan tak kurang 20 perusahaan tutup. Lumpur lapindo telah meningkatkan angka pengangguran akibat kehilangan pekerjaan. Kejadian ini juga telah melumpuhkan transportasi jalan tol Gempol – Surabaya yang berakibat kerugian dialami perusahaan-perusahaan jasa angkutan, transportasi ekonomi lainnya.
Dalam kasus semburan lumpur PT. Lapindo Brantas ini, Greenomics Indonesia memperkirakan kerugian yang harus diganti bisa mencapai angka Rp 33,27 triliun. Terdiri dari biaya penanganan sosial, pembersihan lumpur, ekologi, dampak pada pertumbuhan ekonomi, pemulihan bisnis dan ekonomi, biaya kehilangan kesempatan (jangka waktu sangat pendek) dan ketidakpastian ekonomi akibat eskalasi dampak. Kerugian tersebut masih bisa lebih besar, terutama jika terjadi eskalasi dampak turunan lebih luas lagi dalam jangka menengah dan panjang. Besarnya nilai kerugian diakibatkan karena adanya floating time (waktu yang dibiarkan mengambang atau ketidakpastian) penanganan semburan lumpur tersebut.

2.4 DAMPAK EKONOMI YANG DITIMBULKAN DARI BENCANA TERSEBUT
Bappenas akan mengumumkan hasil perhitungan kerugian dan opportunity loss pada sektor ekonomi termasuk kerugian pada produk domestik regional bruto (PDRB) di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, akibat semburan lumpur panas dari sumur minyak milik Lapindo Brantas Inc pada satu bulan mendatang. Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan penilaian opportunity loss yang akan dilakukan oleh kementeriannya menitikberatkan pada sektor ekonomi. “Planning sedang disusun, selesai satu bulan ini. Tunggu saja. Nanti keppres-nya juga keluar. Perhitungan kerugian dan opportunity loss ini termasuk dampak pada PDRB di wilayah tersebut,” tuturnya seusai mengikuti rapat dengan Menko Perekonomian Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Departemen Keuangan kemarin. Dia menyatakan penilaian kerugian dari sektor ekonomi ini di luar hasil penilaian kerugian dari Departemen PU sebesar Rp7,6 triliun, yang terdiri dari kebutuhan sosial sebesar Rp4,2 triliun, dan teknis sebesar Rp3,4 triliun. Dalam kesempatan itu, Paskah belum dapat memberikan angka perkiraan maupun persentase besarnya kerugian di sisi ekonomi.
Dia mencontohkan, penilaian kerugian dari sisi ekonomi ini meliputi angkutan barang dan jasa yang tak terangkut karena fasilitas jalan tol yang tidak dapat dilewati. Ketika ditanyakan mengenai dana yang akan ditanggung oleh pemerintah terkait dengan kemampuan dari Kontraktor Production Sharing (KPS) hanya sebsar Rp3,5 triliun, Paskah menyatakan angka yang akan ditanggung pemerintah masih dibahas. “Berapa besar jumlah dana yang akan ditalangi oleh pemerintah tergantung pembahasan dengan DPR. Itu nanti akan masuk dalam mekanisme APBN Perubahan 2007. Kita lihat nanti. Yang pasti pendanaan akan dilakukan secara multi years karena program infrastruktur tidak dapat selesai dalam waktu satu tahun,” katanya.
Ketua DPR Agung Laksono sebelumnya menyatakan mengingat kemampuan KPS Lapindo hanya sanggup menanggung dana untuk sektor sosial, maka seyogianya pemerintah menalangi dana yang dialokasikan pada infrastruktur. “Itu dapat dilakukan menggunakan mekanisme APBN-P. Masalah ini lebih penting dari pada pemutusan status bencana atau tidak dalam kasus lumpur panas ini. Selain itu perlu ditegaskan bahwa Lapindo tidak dapat mengklaim dana yang sudah dikeluarkan melakui mekanisme cost recovery,” tegasnya. Paskah sebelumnya menyatakan jika kekurangan dana untuk pemulihan prasarana akibat lumpur ditanggung seluruhnya oleh pemerintah, maka dipastikan akan terjadi pembengkakan defisit anggaran.
Kasus Lapindo yang makin lama makin besar dan makin sulit diselesaikan sebenarnya muncul akibat pikiran pendek para penentu kebijakan. Bayangkan, sejumlah ahli sudah meramalkan berdasarkan data geologis dan geofisis bahwa semburan lumur itu akan berlangsung lama, tapi pemerintah tetap saja bergeming dengan pikiran jangka pendeknya. Pikiran pendek itu, misalnya, muncul ketika pemerintah, awalnya hanya akan memberi ganti rugi pada korban Lapindo yang berada pada wilayah 400 hektare sekitar semburan. Saat keputusan itu diambil, mestinya pemerintah berpikir jauh bahwa korban-korban Lapindo akan makin banyak dan berada di luar wilayah 400 hektare tadi.Benar,akhirnya Perumtas yang letaknya di luar cakupan 400 hektare tenggelam. Mereka pun minta ganti rugi. Setelah melakukan aksi demo besar-besaran di Sidoarjo, akhirnya pemerintah dan Lapindo, mau memberi ganti rugi pada warga Perumtas. Ganti rugi tersebut tidak sesuai tuntutan warga Perumtas yang minta cash and carry. Akibatnya bisa diduga,muncul gejolak yang ”biaya sosial”-nya bisa lebih tinggi dari biaya ganti rugi cash and carry tersebut.
Ke depan, niscaya akan makin banyak lagi daerah yang ambles atau tergenang lumpur. Saat ini, kawasan bencana akibat lumpur Lapindo sudah mencapai 850 hektare lebih. Nah, cara berpikir pendek yang lebih tragis lagi adalah ketika pemerintah memutuskan akan menanggung biaya pembangunan infrastruktur yang rusak akibat lumpur Lapindo. Lapindo Brantas yang menjadi pemicu semburan lumpur itu hanya diminta mengeluarkan uang sekitar Rp3,8 triliun (Rp1,3 triliun untuk penanganan lumpur dan Rp2,5 triliun untuk ganti rugi rumah-rumah warga yang tenggelam di empat desa). Tahun 2007, misalnya, pemerintah melalui ABN akan menggelontorkan uang Rp4,731 triliun rupiah untuk relokasi infrastruktur yang rusak akibat semburan lumpur.
Di masa datang, beban negara untuk mengatasi dampak lumpur Lapindo akan makin besar lagi. Soalnya akibat semburan lumpur sejak Maret 2007,menurut Bappenas, kerugiannya secara langsung maupun tidak langsung mencapai Rp44,7 triliun. Anehnya, sesuai Kepres No 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, segala akibat yang timbul dari semburan lumpur sejak 22 Maret 2007, pemerintah yang akan menanggung seluruh biayanya.Termasuk di antaranya penanganan dan pengalihan infrastruktur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, kanalisasi lumpur ke laut, dan lain-lain, termasuk biaya sosialnya. Ini artinya, uang rakyat dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan segala macam yang rusak akibat kesalahan swasta (Lapindo). Ini jelas tidak adil. Mestinya, pemerintah berkaca pada hukum alam––siapa yang menanam angin, dia yang akan menuai badai! Lapindo jelas adalah pihak yang menanam angin tersebut. Jadi wajar jika dia harus menuai badai. Pemerintah memang absurd dalam menangani kasus lumpur Lapindo.Sampai saat ini pun, belum ada keputusan hukum final, siapa yang bersalah dan bertanggung jawab terhadap tragedi lumpur panas tersebut. Di tengah absurditas itu, tiba-tiba pemerintah bersedia menanggung segala akibat tragedi lumpur itu tanpa batas waktu. Sementara Lapindo yang jadi pemicu semburan lumpur itu dibiarkan lepas tanggung jawab.
2.5 PERTANGGUNGJAWABAN LAPINDO
Apabila secara meyakinkan semburan lumpur terbukti merupakan kelalaian kegiatan pengeboran, maka PT. Lapindo  berkewajiban menanggung resiko. Sebab, kedudukan PT. Lapindo sebagai subjek hukum dibebani hak-hak dan kewajiban. Bukti-bukti yang mengindikasikan adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Lapindo, cukup jelas. Kealpaan memasang selubung bor (casing) di kedalaman 8.500 kaki (2.590 meter) saat melakukan pengeboran. Dua orang pimpinan Lapindo telah ditangkap dan diproses secara hukum. Dasar hukum Polisi untuk mengajukan 2 orang tersebut ke meja hijau adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 187 dan 188 KUHP dan pasal 41 (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, itu berarti PT. Lapindo telah melakukan kejahatan korporasi. Persoalan lain mulai timbul ketika Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007 yang dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa.
Pada tanggal 2 Mei 2008 Menteri Sosial, Badan Pegembangan Lumpur Sidoarjo, BPN RI dengan utusan warga dari empat kelurahan saling berdialog. Hal tersebut juga disaksikan oleh PT Mineral Lapindo Brantas. Kesepakatan telah dicapai dan harga, harga tanah disekitar wilayah bencana dihargai Rp. 300 ribu sampai dengan Rp. 500 ribu. Prioritas akan diberikan pada tanah-tanah yang bersertifikat. Sedangkan harga bangunan adalah satu juta rupiah per meter. Kesepakatan ini telah dibuat berdasarkan pada implementasi hukum tanah menurut Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Amanah Peraturan Presiden tersebut antara lain menyebutkan bahwa penanganan masalah sosial kemasyarakatan, akan diselesaikan melalui transaksi jual beli tanah. Di satu sisi PT. Lapindo sebagai pembeli tanah dan bangunan dengan masyarakat sebagai korban lumpur Lapindo sebagai penjual, tidak berada dalam konstitusi hukum yang benar.
Persoalan yang timbul dari Peraturan Presiden tersebut adalah apakah konstruksi hukum jual beli tanah dan bangunan antara pihak masyarakat dengan PT. Lapindo Brantas bertentangan dengan aturan hukum? Dilihat dari segi teknis penyelesaian sengketa, khususnya Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, hal tersebut termasuk prinsip-prinsip Win-Win Solution. Menjadi cukup mengherankan, ketika Peraturan Presiden tersebut juga telah diperkuat dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan teknis tentang harga dan pembayaran. Model ini berkesesuaian dengan teori yang mengatakan Peace Without Justice. Perdamaian dapat disepakati meski harus mengorbankan keadilan masyarakat. Memaksa penerapan hukum yang adil tapi menghilangkan harmoni sosial sepertinya tidak dapat dihindari. Ada beberapa hal yang menunjukan bahwa Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 itu tidak memihak masyarakat korban.
Pertama, Peraturan Presiden tersebut dipandang tidak sah  karena tidak adanya obyek jual beli yang jelas. Arie Sujanti Hutagalung, Pakar Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tersebut bertentangan dengan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria. Tanah-tanah musnah akibat faktor memaksa ”force major” harus kembali kepada pemilikan negara. Dengan kata lain, tanah-tanah dan gedung-gedung yang tergenang lumpur Lapindo menjadi hak milik negara. Konsep jual beli atas tanah-tanah yang terkena lumpur tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Kedua, Peraturan Presiden dipandang tidak tepat untuk menyelesaikan sengketa hak milik antara PT. Lapindo dengan masyarakat. Semburan lumpur telah menimbulkan kondisi yang tidak normal. Situasi abnormal seperti itu hanya mungkin dapat diselesaikan dengan peraturan hukum yang abnormal pula. Karena itu, substansi Peraturan Presiden menjadi kurang tepat karena tidak menggunakan pertimbangan yuridis atas UU No. 5 Tahun 1960. Keadaan tidak normal tersebut bahkan terkesan bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Karenanya, jika dasar penyelesaian sengketa PT. Lapindo dengan masyarakat Sidoarjo menggunakan UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 24 Tahun 2007, semestinya PT. Lapindo berkewajiban memberikan kompensasi. Menurut Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007, ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lebih khusus, pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penangulangan bencana. Pasal 6 ayat (a) pengurangan resiko bencana, (b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana (c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
Ketiga, konsep transaksi jual beli tanah dan bangunan yang dipergunakan terhadap korban bencana lumpur oleh PT. Lapindo bukan sekedar cacat hukum, tetapi tidak memihak rakyat. Lahan seluruh tanah yang tertutup lumpur menjadi milik PT. Lapindo, meskipun pembayarannya akan dilakukan secara berangsur-angsur. Petugas-petugas yang ditunjuk telah meminta masyarakat korban untuk menyerahkan sertifikat kepada PT. Lapindo. Kebijakan kedua, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 dipandang tidak adil memberikan dukungan bagi kepentingan PT. Lapindo.
Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum PT. Lapindo terhadap korban-korban bencana tanah lumpur di Sidoarjo tidak akan pernah memberikan jaminan yang kuat dan adil. Memang benar bahwa pemerintah SBY telah melakukan intervensi melalui Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 untuk penyelesaian sengketa tersebut. Namun, karena pendekatan kebijakan pemerintah SBY tidak mengacu pada UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 24 tahun 2007, maka penyelesaian sengketa yang adil tidak dapat dinikmati masyarakat korban.

2.6 TINJAUAN HUKUM MENGENAI LINGKUNGAN HIDUP
Pada Selasa, 8 September 2009 Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam penyampaian pendapat akhir pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPR yang telah berinisiatif untuk membuat RUU PPLH untuk mengganti UU Lingkungan Hidup sebelumnya. “UU tersebut (UU No.23/1997) telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, tetapi efektifitas implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya persoalan pada masalah substansial, struktural maupun kultural,” kata Rachmat. Dia menyebutkan beberapa hal penting dari UU PPLH yang belum atau masih kurang dalam UU sebelumnya, antara lain kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian itu untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan.
UU PPLH juga menyebutkan penguatan AMDAL (analisi mengenai dampak lingkungan) untuk mencegah kerusakan lingkungan dengan meningkatkan akuntablitas, penerapan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen AMDAL, penerapan sanksi hukum bagi pelanggar bidang AMDAL, dan AMDAL sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan. Masalah perijinan juga diperkuat dengan menjadikan izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/kegiatan dan izin usaha/kegiatan dapat dibatalkan apabila izin lingkungan dicabut. Menteri lingkungan hidup mengatakan UU PPLH juga memperkuat sistem hukum PPLH dalam hal penegakan hukum lingkungan dengan antara lain pejabat pengawas yang berwenang menghentikan pelanggaran seketika di lapangan, Penyidik PNS dapat melakukan penangkapan dan penahanan serta hasil penyidikan disampaikan ke jaksa penuntut umum, yang berkoordinasi dengan kepolisian. Bahkan pejabat pemberi izin lingkungan yang tidak sesuai prosedur dan pejabat yang tidak melaksanakan tugas pengawasan lingkungan juga dapat dipidana. “Selain hukuman maksimun, juga diperkenalkan hukuman minimum bagi pencemar dan perusak lingkungan,” tambah Rachmat Witoelar.

BAB III
PENUTUP
Lalainya PT Lapindo Brantas menyebabkan kerugian yang sangat besar di daerah Porong. Sidoarjo. Lumpur yang tidak mampu ditanggulangi meluber ke daerah pemukiman masyarakat dan akses jalan di wilayah pantura. Banyak rumah dan tempat usaha yang tenggelam oleh lumpur, karena itu perekonomian di Sidoarjo ikut mati pula. Bencana ini merupakan kecerobohan dari PT Lapindo yang menyebabkan kerusakan lingkungan ditempat perusahaan itu berada. Masalah ini berlarut-larut sampai hari ini, banyak kerugian yang harus ditanggung masyarakat, dan belum diselesaikannya masalah ganti rugi membuktikan lambannya pertanggung jawaban PT Lapindo terhadap kerusakan lingkungan yang telah disebabkan.

DAFTAR PUSTAKA

http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data_access.show_file_clp?v_filename=F14857/BappeNas%20hitung%20

kerugian-BI.htm http://www.indonesia.go.id/id – REPUBLIK INDONESIA Powered by Joomla
Generated: 11 February, 2010, 13:09

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: