Beranda > Etika Bisnis > kelompok 5

kelompok 5

PENDAHULUAN

Keuntungan sebagai tujuan perusahaan

Keuntungan termasuk definisi bisnis. Menyediakan suatu produk atau jasa secara percuma tidak merupakan bisnis. Menawarkan sesuatu dengan percuma masih bisa dianggap bisnis, selama terjadi dalam rangka promosi, untuk memperkenalkan sebuah produk baru atau untuk mengiming-iming publik.

Tidak bisa dikatakan juga bahwa setiap kegiatan ekonomis menghasilkan keuntungan. Keuntungan atau profit baru muncul dengan kegiatan ekonomi yang memakai system keuangan. Bisnis merupakan perdagangan yang bertujuan khusus memperoleh keuntungan financial. Robert Solomon mengatakan, bila ia menekankan bahwa keuntungan atau profit merupakan buah hasil suatu transaksi moneter. Profit selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomis, di mana kedua belah pihak menggunakan uang.

Profit diperoleh tidak kebetulan tapi berkat upaya khusus dari orang yang mempergunakan uang. Untuk sebagian perolehan profit tergantung juga pada factor mujur atau sial. Pebisnis tidak bisa menguasai semua seluk beluk keadaan ekonomi. karena itu diadakannya transaksi keuangan yang bisa menghasilkan keuntungan, selalu mengandung juga resiko untuk mengalami kerugian. Jika disini kita berefleksi tentang profit dalam bisnis, tidak boleh dilupakan bahwa selalu juga ada kemungkinan kerugian.

Karena hubungan dengan transaksi uang itu, perolehan profit secara khusus berlangsung dalam konteks kapitalisme. Menurut pandangan yang tersebar agak luas, kapitalisme meliputi tiga unsure pokok: lembaga milik pribadi, prektek pencarian keuntungan, dan kompetisi dalam system ekonomi pasar bebas.

Keterikatan dengan keuntungan itu merupakan suatu alasan khusus mengapa bisnis selalu ekstra rawan dari sudut pandang etika. Perspektif baik atau buruk secara moral selalu muncul, jika manusia bertemu dengan sesama dalam konteks apa saja. Tetapi perusahaan sebagai organisasi for profit menampilkan lebih banyak masalah etis dan bobot moralnya sering kali lebih berat. Kalau keuntungan menjadi tujuan bisnis, pebisnis mudah tergoda untuk menempuh jalan pintas saja, guna mencapai tujuannyadengan lebih cepat dan lebih mudah. Tetapi hal seperti itu tidak boleh dilakukan dan dengan itu kita menjumpai kenyataan yang disebut etika.

1

1. Maksimalisasi keuntungan sebagai cita – cita kapitalisme liberal

Memaksimalkan tingkat keuntungan menjadi satu-satunya tujuan perusahaan, dengan sendirinya akan timbul keadaan yang tidak etis karena dalam keadaan semacam itu karyawan diperalat begitu saja. Jika keuntungan menjadi satu-satunya tujuan, semuanya dikerahkan dan dimanfaatkan demi tercapainya tujuan itu, termasuk juga karyawan yang bekerja dalam perusahaan. Akan tetapi, memperalat karyawan karena alasan apa saja berarti tidak menghormati mereka sebagai manusia. Pada Abad ke-18 filsuf asal Jerman Immanuel Kant telah melihat bahwa menghormati martabat manusia sama saja dengan memperlakukan dia sebagai tujuan. Menurut immanuel Kant prinsip etis yang mendasar dapat dirumuskan sebagai berikut : ”Hendaklah memperlakukan manusia selalu juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka.

Halnya dalam suatu perusahaan, semua karyawan dalam perusahaan dipekerjakan untuk merealisasikan tujuan perusahaan. Tetapi disamping itu juga untuk membantu mewujudkan tujuan perusahaan, para karyawan harus diperlakukan juga sebagai tujuan sendiri. Mereka tidak boleh dipergunakan sebagai sarana belaka yang dimanfaatkan hanya untuk mencapai tujuan semata. Mereka harus dipekerjakan dalam kondisi kerja yang aman serta sehat dan harus diberikan gaji yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan mempunyai pengaruh besarnya bagi perusahaan.

Sebuah benda bisa dipakai sebagai sarana belaka. Disini etika tidak diangkat bicara, tetapi manusia tidak pernah boleh diperalat dan hal itu pasti terjadi, bila keuntungan dijadikan satu-satunya tujuan perusahaan. Para ekonom menjelaskan bahwa maksimalisasi keuntungan sebagai tujuan perusahaan tidak boleh dimengerti secara harfiah dan ditfsirkan sebagai sebuah pernyataan moral. Maksimalisasi keuntungan hanya dimaksud sebagai sebagai suatu model ekonomis yang diharapkan akan memberi arah kepada strategi ekonomis yang bisa berhasil.

Dalam hal ini juga kita tidak boleh melupakan masa lampau.. Sejarah mencatat bahwa pada awal era industrialisasi para pekerja diperalat dan diperas dengan cara yang tidak manusiawi. Para buruh diberi upah yang sangat rendah, hari kerja yang sangat panjang, tidak ada jaminan keselamatan para pekerja, jika buruh sakit langsung diberhentikan dan semena-mena, banyaknya tenaga anak dibawah umur dan para wanita.

2

Studi sejarah menunjukan bahwa memaksimalisasi keuntungan sebagai tujuan usaha ekonomis memang bisa membawa akibat kurang etis. Hal itu sungguh berlangsung dalam kapitalisme liberal yang menterbelakangi industrialisasi modern di Inggris dan negara-negara barat lainnya. Dalam zaman pasca komunis sekarang hal itu mendesak dengan cara baru. Suatu proses maksimalisasi keuntungan sebagai sebuah model ekonomis yang abstrak yang mengakibatkan ketidakberesan etis yang baru. Bahwa kualitas etisnya disini tidak selalu gampang dinilai dengan tepat, dapat kita pelajari dengan meninjau masalah buruh anak.

2. Masalah Pekerja Anak

Yang dimaksud disini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur demi pembayaran uang yang digunakan untuk membantu keluarganya. Logisnya, “dibawah umur” harus disamakan dengan batas umur wajib belajar. Pekerjaan anak menjadi suatu masalah etis yang serius dalam zaman industrialisasi.

Dalam convention on the rights of the child yang diterima dalam sidang umum PBB pada1989 diserahkan kepada masing-masing Negara anggota untuk “menetapkan usia minimum atau usia-usia minimum untuk dapat memasuki lapangan kerja” [pasal 32,2(a)]. Organisasi ketenagakerjaan internasional (ILO) pada 1973 mengeluarkan konvensi tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Disitu negara-negara anggota ILO dianjurkan untuk meningkatkan usia minimum. Sebagai patokan dikatakan mereka harus mengupayakan usia minimum 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya dan 16 tahun untuk pekerjaan ringan. Indonesia baru mensahkan konvensi tersebut pada 1999 dan menetapkan usia minimum pada 15 tahun.

Dalam etika tidak cukup kita mensinyalir saja sikap negative yang agak umum terhadap anak pekerja. Kita juga harus mengetahui mengapa pekerjaan yang dilakukan oleh anak perlu dianggap tidak etis. Pekerjaan anak ditolak terutama karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa pekerjaan itu melanggar hak para anak. Kita melanggar hak anak, jika kita menuntut dari mereka apa yang kita tuntut dari orang dewasa. Karena belum dewasa, seorang anak juga belum bebas atau belum sanggup menjalankan kebebasanya. Anak yang bekerja tidak mendapatkan pendidikan disekolah dan karena itu mereka dirugikan seumur hidup. Tidak pernah mereka bisa keluar dari kehidupan bodoh

3

dan miskin. Seringkali terutama anak perempuan di sini menjadi korban, karena oleh orang tuanya dinilai tidak membutuhkan pendidikan di sekolah. Anak-anak dipilih sebagai pekerja karena tenaga mereka murah dan menguntungkan bagi bisnis.oleh sebab itu pekerjaan yang dilakukan oleh anak melanggar juga hak anak, karena mengeksploitasi tenaga mereka. Mereka berhak dilindungi terhadap segala upaya eksploitasi, karena mereka belum mampu membela dirinya sendiri.

Alasan kedua menegaskan bahwa mempekerjakan anak merupakan cara berbisnis yang tidak fair. Sebab, dengan cara itu pebisnis berusaha menekan biaya produksi dan dengan demikian melibatkan diri dalam kompetisi kurang fair terhadap rekan-rekan pebisnis yang tidak mau menggunakan tenaga anak, karena menganggap hal itu cara berproduksi yang tidak etis.

Karena alasan-alasan tadi mempekerjakan anak menjadi tidak etis. Akan tetapi, di sini etika tidak boleh menjadi rigorus. Seandainya anak tidak bekerja, hal itu tidak berarti ia akan masuk sekolah dan masa depan lebih baik terjamin baginya. Pekerjaan mereka kadang-kadang mempunyai segi positif juga, karena dengan bekerja anak bisa belajar dalam arti memperoleh ketrampilan tertentu. Lagi pula, pekerjaan itu bisa dijalankan dalam keadaan yang tidak sama. Kalau anak bekerja dalam keadaan sehat dan dengan pembayaran cukup lumayan, nasibnya harus kita nilai positif, ketimbang anak yang bekerja dalam pertambangan dimana sirkulasi udara sangat buruk, hari kerja sangat panjang dan pembayaran sangat rendah. Tidak semua kasus pekerja anak boleh disamakan. Pertimbangan-pertimbangan utilitaristis ini pasti harus diikutsertakan dalam penilaian etis tentang pekerja anak.

Sekitar pertengahan tahun 1990-an perusahaan multinasional mendapat kritik pedas dari media komunikasi,karena mempekerjakan anak dibawah umur dalam proses produksinya. Salah satu perusahaan yang terkena imbasnya adalah perusahaan Nike. Hal tersebut terjadi setelah Nike dituduh mempekerjakan anak-anak dipabrik asia,yang harus bekerja dalam kondisi buruk dengan upah rendah.

4

Cara untuk mengatasi masalah pekerja anak:

  1. Kesadaran dan aksi dari pihak publik konsumen.

  2. Kode etik yang dibuat dan ditegakkan juga oleh perusahaan, dimana antara lain ditegaskan bahwa perusahaan tidak mengijinkan produknya dibuat dengan memanfaatkan tenaga kerja dibawah umur.

  3. Membuat produk dengan no sweet label yang menjamin produk tersebut tidak dibuat dengan tenaga kerja dibawah umur.

Penelitian 84% masyarakat AS rela merogoh kocek lebih dalam untuk membeli suatu produk asalkan produk dipastikan dalam kondisi kerja yang baik.

Sedangkan untuk di indonesia sendiri,masalah tenaga kerja dibawah umur sudah sangat memprihatinkan. Menurut sensus 1990,ada sekitar 2,4 juta anak berumur 10-14 tahun yang bekerja. Baik dalam instansi formal maupun informal.

Contohnya kasus yang khususnya ada di Sumatra Utara, bocah-bocah tersebut harus bekerja diataas jermal-jermal di tengah laut. Mereka bekerja sampai 19 jam per hari.”pekerjaan mereka mengambil ikan teri dari jaring, memasang jaring kembali,memasak, menjemur, memilih jenis ikan teri yang baik, selama berbulan-bulan. Tanpa istirahat seharipun. Pengusaha hanya memberi upah sekitar Rp.40.000 sampai dengan Rp.90.000 perbulan (januari 1997).

Untuk mengatasi hal tersebut kembali terulang, pemerintah mengeluarkan undang-undang no. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (yang sudah beberapa kali ditunda berlakunya) ditentukan 15 tahun sebagai batas minimum pekerja indonesia. Semua perusahaan dilarang mepekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 tahun (pasal 95). Tetapi larangan ini tidak berlaku bagi anak yang terpaksa bekerja. Disini dijelaskan masalah ekonomi dari keluarga bersangkutan dengan syarat tidak boleh dipekerjakan lebih dari 4 jam sehari. Mereka tidak boleh diikutkan dalam pekerjaan yang berbahaya (pasal 96). Jadi,disini diambil alih pikiran dasar dari peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 1 Tahun 1987. intinya bahwa kenaikan dan kesejahteraan anak tidak pernah boleh dikorbankan kepada keuntungan ekonomis.

5

3. Relativasi Keuntungan

Tidak bisa disangkal pertimbangan etis mau tidak mau membatasi peranan keuntungan dalam bisnis. Jika keuntungan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan sukses dalam bisnis, maka perdagangan narkotika harus dianggap good business, karena dapat mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. Perdagangan narkotika seperti itu justru merupakan bidang dimana usaha bisnis langsung bentrok dengan pertimbangan etis dan karena itu bisnis narkotika tidak merupakan good business. Apa yang berlaku pada bisnis narkotika sebenarnya berlaku juga pada bisnis lain pada umumnya. Bisnis menjadi tidak etis bila perolehan untung dimutlakkan dan segi moral diabaikan. Manajemen modern sering disebut sebagai management by objectives sedangkan dalam manajemen ekonomis salah satu unsur penting adalah cost benefit analysis. Supaya dapat mencapai sukses hasil dalam bisnis harus melebihi dari biaya yang dikeluarkan. Semua ini bisa diterima asalkan tetap disertai pertimbangan etis. Bisnis menjadi tidak etis jika keuntungan dijadikan satu-satunya objectives atau benefit dengan mengorbankan semua faktor lain.

Di satu pihak perlu diakui bisnis tanpa tujuan profit bukan bisnis lagi. Supaya bisa tahan dalam uji skrining etika, bisnis tidak perlu berubah menjadi karya amal. Bagaimanapun juga keuntungan merupakan unsur hakiki dalam usaha bisnis dan perusahaan mau tidak mau merupakan organisasi for profit. Pada taraf ekonomi yang lebih luas peran keuntungan tidak boleh diabaikan. Seluruh sistem ekonomi pasar bebas akan ambruk kalau keuntungan dicopot dari segala usaha bisnis. Sebagai contoh, kegagalan total sistem ekonomi komunistis di Uni Soviet yang disebabkan karena sistem ini sebagai ekonomi berencana tidak mengenal motif keuntungan.

Perlu ditekankan Keuntungan dalam bisnis merupakan suatu pengertian yang relatif. Banyak pengarang telah mencoba untuk merumuskan relativitas tersebut dengan cara yang berbeda-beda.

Ronald Duska menegaskan bahwa kita harus membedakan antara purpose(maksud) dan motive(motivasi). Maksud bersifat obyektif dan motivasi bersifat subyektif. Sebagai contoh kita memberi sedekah pada seorang pengemis supaya bisa makan (maksud),

6

sedangkan motivasi kita adalah belas kasihan. Motivasi menjelaskan mengapa kita melakukan sesuatu dan maksud membenarkan perbuatan kita itu. Keuntungan bukanlah maksud dari bisnis. Maksud bisnis adalah menyediakan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Keuntungan hanya sekedar motivasi untuk mengadakan bisnis.

Kenneth Blanchard dan Norman Vincent Peale menegaskan bahwa manajer yang hanya mengejar keuntungan sama saja dengan pemain tenis yang hanya melihat papan angka tanpa melihat bola. Maksudnya tentu bahwa bisnis mempunyai nilai intrinsik sendiri (misalnya, memproduksi sesuatu yang berguna bagi masyarakat) dan untuk menjadi bernilai tidak harus selalu membawa keuntungan.

Max De Pree membandingkan keuntungan dengan bernapas. Kita tidak hidup untuk bernapas, tetapi tidak mungkin juga kita hidup tanpa bernapas. Keuntungan memungkinkan bisnis hidup terus tapi bukanlah tujuan akhir dari bisnis,

Norman Bowie membandingkan keuntungan dalam bisnis dengan dengan kebahagiaan dalam hidup. Kita tidak mengejar kebahagiaan demi dirinya sendiri. Kebahagiaan adalah akibat sampingan, kalau seorang suami hidup dan bekerja untuk istri dan anak-anaknya. Demikian dengan keuntungan, Keuntungan merupakan akibat sampingan dari bisnis dan bukan tujuan sebenarnya dari bisnis.

Dengan demikian banyak cara lain yang dapat menjelaskan relativitas keuntungan dalam bisnis. Tetapi keuntungan dalam bisnis tetap perlu, hanya saja tidak dapat dikatakan lagi bahwa maksimalisasi keuntungan merupakan tujuan bisnis.

Beberapa cara lain untuk melukiskan relativitas keuntungan dalam bisnis tanpa mengabaikan perlunya keuntungan dalam bisnis:

  • Keuntungan merupakan tolak ukur untuk menilai kesehatan perusahaan atau efisiensi manajemen dalam perusahaan

  • Keuntungan adalah pertanda yang menunjukan bahwa produk atau jasanya dihargai oleh masyarakat.

  • Keuntungan adalah cambuk untuk meningkatkan usaha

  • Keuntungan merupakan syarat kelangsungan perusahaan

  • Keuntungan mengimbangi risiki dalam usaha.

7

4. Manfaat Bagi Stakeholders

Definisi Stakeholders

  • Stakeholders adalah orang atau instansi yang berkepentingan dengan suatu bisnis atau perusahaan.

  • R. Edward Freeman : “ Individu- individu dan kelompok- kelompok yang dipengaruhi oleh tercapainya tujuan- tujuan organisasi dan pada gilirannya dapat mempengaruhi tercapainya tujuan- tujuan tersebut “.

  • Kamus bahasa Indonesia : “ pihak yang berkepentingan “ yaitu semua pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan.

Manfaat Bagi Stakeholders

Para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan pasti berkepentingan dengan sepak terjang perusahaan. Kalau perusahaan memeperoleh laba, para pemegang saham mendapat deviden. Kalau tidak, mereka tidak mendapat apa-apa. Disamping para pemegang saham ada banyak pihak lain yang berkepentingan juga dengan aktivitas suatu perusahaan. Seperti : manajer, karyawan, pemasok, konsumen, masyarakat sekitar lokasi perusahaan, masyarakat luas, pemerintah, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Stakeholders dibagi lagi atas 2 pihak :

  1. Pihak berkepentingan internal ( orang dalam dari suatu perusahaan )

Orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti pemegang saham, manajer, dan karyawan.

  1. Pihak berkepentingan eksternal ( orang luar dari suatu perusahaan )

orang atau instansi yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti konsumen, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan hidup.

Tetapi stakeholders internal dan eksternal tidak bisa dipisahkan. Misalnya, para pemasok pada umumnya digolongkan kedalam pihak berkepentingan eksternal. Tetapi jika pemasok tersebut hanya memaok kebutuhan satu perusahaan saja maka ia termasuk pihak

berkepentingan internal juga. Demikian pula dengan warung- warung kecil yang menyediakan makanan untuk karyawan. Nasib mereka seluruhnya tergantung pada

perusahaan.

8

Jika perusahaan menghentikan kegiatannya, mereka semua kehilangan sumber pendapatannya.

Paham stakeholders ini membuka prespektif baru untuk membahas segi etis dari suatu keputusan bisnis. Misalnya, tidak etis kalau dalam suatu keputusan bisnis hanya kepentingan para pemegang saham dipertimbangkan. Seperti keputusan untuk menutup atau memindahkan suatu unit produksi dalam suatu pabrik.

Kategori:Etika Bisnis
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: